Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) akan berkoordinasi secara intens terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako dengan lembaga penyalur bansos (Himbara) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Demikian disampaikan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (18/6/2025).
“Di triwulan kedua ini, kami menyalurkan bansos berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN),” katanya.
Ia mengatakan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) telah disalurkan kepada 80 persen atau 7.991.160 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Lalu, bansos sembako telah disalurkan kepada 14 juta lebih KPM atau 78 persen.
“Kita harapkan minggu ini tuntas, kecuali memang ada beberapa KPM yang gagal salur, yaitu sebanyak 1.323.459 KPM,” katanya.
Ia menyebutkan ada sejumlah kendala yang menyebabkan penyaluran bansos belum mencapai 100 persen. Pertama, rekening tidak aktif atau tidak ditemukan.
“Tentu kami dengan Badan Pusat Statistik (BPS) nanti akan berkoordinasi dengan Himbara menemukan rekening tidak aktif dan rekening tidak ditemukan,” katanya.
Lalu ia menjelaskan sebab gagal salur bansos karena ada perbedaan nama dan nomor rekening. Saat ini, Kemensos terus berkoordinasi dengan Himbara, dan jika diperlukan juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Supaya kita bisa tahu lebih jauh apakah rekening-rekening ini memang valid untuk menerima transfer atau mungkin ini ada hal-hal aneh yang perlu ditindaklanjuti,” katanya.
Gus Ipul meminta agar KPM yang belum menerima bansos agar aktif melapor dengan melampirkan bukti. Saluran laporan dapat lewat aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, dinas sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS) daerah
“Kita siapkan jalur formal dan partisipasi. Kita buka seluas mungkin bagi masyarakat yang ingin menyampaikan usul sanggah,” ujarnya.
Gus Ipul menambahkan, juga ada sejumlah KPM yang belum menerima bansos karena pindah penyaluran dari PT. Pos ke Himbara. Para KPM ini membuka rekening secara kolektif.
“Jadi, kita juga perlu Waktu sedikit karena buka rekening kolektif memerlukan Waktu,” katanya.
Adapun soal penebalan bansos, Gus Ipul memastikan akan diberikan kepada penerima bantuan sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 18,3 juta KPM. Bantuan tersebut akan disalurkan pada triwulan kedua.
“Ini sudah siap ditransfer penebalan bansosnya. Kita tinggal tunggu koordinasi dengan Himbara,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono BPS mengatakan BPS terus berkoordinasi dengan Kemensos soal penyaluran bansos. Termasuk juga gagal salur bansos sebanyak 1,3 juta KPM.
“Kita mencermati tadi ada beberapa faktor, rekening tidak aktif, perbedaan, dan sebagainya,” katanya.
Ia memastikan akan mengupayakan agar data selalu dimutakhirkan. Apalagi data bersifat dinamis.
“Kolaborasi kami dengan Kemensos akan terus dijaga komunikasinya,” ujarnya.
(Kontributor : Rafi)
