JAKARTA – Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, menyatakan ancaman kebakaran hutan dan lahan tahun 2025 selesai. Hal ini diungkapkan usai Rapat Ekspose Pengendalian Karhutla 2025 yang digelar di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (13/10).
Pengakhiran ancaman karhutla 2025 ini berdasarkan hasil evaluasi laporan penanganan karhutla per September 2025 oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan. Rapat yang dipimpin oleh Menteri Kehutanan dihadiri oleh Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., dan Kepala BMKG Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.
Raja Juli mengapresiasi koordinasi antar lembaga baik pusat dan daerah dalam operasi penanganan karhutla tahun 2025 yang berjalan dengan baik hingga mampu menekan angka kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2025.
“Angka karhutla pada tahun 2025 ini menurun dibandingkan dengan karhutla tahun 2024. Tahun 2024 lalu, jumlah karhutla mencapai 376.805 hektar, sedangkan pada tahun 2025 ini 213.984 hektar”, jelas Raja Juli.
“Penurunan angka kejadian karhutla ini juga berkat kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang sangat peduli terkait risiko karhutla, bahayanya untuk kesehatan masyarakat, dampak kepada perekonomian rakyat, hingga risiko asap lintas batas,” tambahnya.
Suharyanto menambahkan, seiring dengan kondusifnya kejadian karhutla di enam provinsi priorotas, _Desk_ Karhutla 2025 yang dibentuk oleh Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan sudah dibubarkan pada dua minggu yang lalu. Kepala BNPB juga memaparkan bahwa pengerahan sumber daya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tahun ini jumlahnya lebih sedikit dari pada tahun sebelumnya.
“Tahun ini kami hanya mengerahkan 12 heli patroli dan 18 heli _water bombing_ dibandingkan dari tahun 2023-2024 yang jumlahnya mencapai 40 unit,” kata Suharyanto.
Keberhasilan Pemerintah dalam menekan angka kejadian karhutla tahun 2025 ini tentu juga berdampak pada perekonomian negara. BNPB mencatat kerugian negara akibat karhutla pada tahun 2019 saat terjadinya _El Nino_ mencapai 75 triliun rupiah, sementara itu pada tahun 2025 jumlah kerugian sebesar 6,7 triliun rupiah. Hal ini membuktikan bahwa upaya penanggulangan karhutla yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain operasi darat, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), dan operasi udara (heli patroli dan heli _water bombing_) serta penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu berjalan efektif.
Antisipasi Bencana Hidrometeorologi
Usai melakukan evaluasi terhadap penanganan karhutla 2025, pembahasan bergulir pada antisipasi dan mitigasi bencana cuaca ekstrem yang masih melanda wilayah Republik Indonesia pada periode akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026. Pada periode tersebut, cuaca di Indonesia dipengaruhi oleh fenomena _La Nina_ lemah cenderung normal. Hal ini berarti akan terjadi peningkatan curah hujan.
Berdasarkan perkiraan cuaca BMKG, wilayah Indonesia mulai memasuki musim penghujan pada bulan Oktober 2025. Meskipun demikian, potensi titik panas masih ada pada beberapa daerah seperti di Jawa, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Potensi risiko bencana hidrometeorologi basah juga perlu diwaspadai, misalnya saat ini telah terjadi banjir di Kota Medan, Sumatera Utara.
Sebagai langkah antisipasi dan mitigasi bencana hidrometeorolgi basah, Pemerintah selanjutnya akan melakukan koordinasi lintas lembaga untuk melakukan pemeriksaan pada bendung alam, khususnya di wilayah hulu sungai. Hal ini untuk menghindari terjadinya banjir bandang akibat curah hujan yang tinggi. Operasi modifikasi cuaca dapat dilaksanakan untuk membantu proses pembersihan hulu sungai sebelum puncak musim hujan tiba.
Sementara itu, antisipasi kejadian karhutla tahun depan, Pemerintah telah belajar dari pengalaman penanggulangan karhutla 2025, bahwa Operasi Modifikasi Cuaca dapat dilakukan pada masa transisi atau akhir musim hujan. OMC akan dimaksimalkan dengan tujuan pembasahan lahan-lahan gambut agar memiliki cadangan air yang cukup sebelum musim kering.
Kerja Sama BNPB dengan Kementerian Kehutanan
Pada pertemuan yang dilaksanakan di kantor Kementerian Kehutanan ini, BNPB bersama dengan Kementerian Kehutanan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Program dan Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana dengan Bidang Kehutanan.
Nota kesepahaman yang ditandatangani langsung oleh Kepala BNPB dan Menteri Kehutanan ini melingkupi dukungan kegiatan penanggulangan bencana, dukungan kegiatan pemerintahan di bidang kehutanan dalam penanggulangan bencana, pertukaran data dan informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Melalui nota kesepahaman ini diharapkan sinergi dan kolaborasi lintas lembaga akan menjadi lebih kuat demi tercapainya Indonesia tangguh bencana.
(Kontributor: Arif)
