Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai garda terdepan dalam membangun persepsi publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut disampaikan dalam Workshop Penguatan Strategi Komunikasi dan Implementasi Kehumasan SPPG Wilayah DKI Jakarta yang digelar di Jakarta, Sabtu (7/3).
Program MBG merupakan salah satu intervensi strategis pemerintah untuk meningkatkan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan. Sebagai program berskala nasional yang melibatkan banyak pihak, implementasinya juga memiliki potensi munculnya berbagai isu yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap program tersebut.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan komunikasi publik memiliki peran penting dalam memastikan program dipahami secara tepat oleh masyarakat. Pengelolaan informasi yang baik dinilai menjadi kunci untuk menjaga legitimasi kebijakan sekaligus memperkuat dukungan publik terhadap program MBG.
“SPPG adalah garda terdepan sekaligus representasi Program MBG di masyarakat. Apa yang dilihat dan dirasakan masyarakat dari aktivitas SPPG akan membentuk persepsi publik terhadap program secara keseluruhan,” ujar Hida di Jakarta, Sabtu (7/3).
Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga dibekali pemahaman mengenai strategi komunikasi yang terencana dan sistematis. Strategi tersebut mencakup perencanaan pesan yang faktual dan berbasis regulasi, pemilihan media komunikasi yang sesuai dengan karakter audiens, segmentasi sasaran komunikasi, serta evaluasi terhadap efektivitas penyampaian informasi.
Selain itu, BGN juga menekankan pentingnya prinsip komunikasi yang konsisten dengan kebijakan pusat, penyampaian informasi berbasis fakta, koordinasi internal yang kuat, serta transparansi yang proporsional dalam menghadapi isu yang berkembang di ruang publik.
Hida menambahkan bahwa respons komunikasi yang cepat dan terkoordinasi sangat penting ketika muncul isu terkait pelaksanaan program di lapangan. Menurutnya, periode 24 hingga 48 jam pertama sering menjadi momen penentu dalam membentuk framing publik terhadap suatu isu.
“Komunikasi yang baik bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga kepercayaan publik. Respons yang cepat, faktual, dan terkoordinasi menjadi kunci agar isu dapat dikelola dengan baik dan tidak berkembang menjadi krisis komunikasi,” tegas Hida.
(Kontributor: Arif)
