Bali – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mendorong upaya peningkatan literasi keuangan digital dengan menyelenggarakan side event 57th APEC SMEWG, Policy Dialogue on Advancing Financial Inclusion for MSMEs: Understanding the Important Role of Digital Financial Literacy, untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM.
Kegiatan yang diselenggarakan di Merusaka Hotel Nusa Dua Bali, pada 23 April 2024 ini, dihadiri oleh 150 peserta yang melibatkan para pembuat kebijakan lintas ekonomi APEC, akademisi, penyedia layanan digital keuangan, dan organisasi internasional, serta pembicara dan moderator dari United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). Kemudian perwakilan dari APEC-Canada Growing Business Partnership (APF) Canada, Asian Development Bank (ADB), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), ANGIN, Bank Rakyat Indonesia, dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing KemenKopUKM Herbert H.O. Siagian pada saat membuka acara, Selasa (23/4/2024) menyampaikan, saat ini ketahanan bisnis UMKM merupakan isu yang penting mengingat porsi UMKM sebesar 97 persen dari seluruh bisnis dan mempekerjakan lebih dari separuh tenaga kerja di seluruh ekonomi APEC. Dengan jumlah UMKM yang besar tersebut, apabila didukung oleh ekosistem digitalisasi, maka kontribusinya akan mendorong peningkatan potensi terhadap PDB.
“Tujuan dari forum policy dialogue ini adalah menyediakan forum bagi Ekonomi APEC untuk berbagi pengalaman kebijakan dan pembelajaran tentang bagaimana UMKM dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam memanfaatkan perangkat digital untuk mengakses layanan keuangan,” kata Herbert H.O. Siagian.
Untuk itu, lewat forum ini diharapkan dapat mengatasi masalah akses UMKM terhadap keuangan dengan memungkinkan UMKM melakukan transformasi digital untuk inklusi keuangan yang lebih baik. Mengingat UMKM dinilai dapat menjadi motor akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain akses terhadap keuangan merupakan aspek penting dalam pengembangan, pertumbuhan, dan kesuksesan UMKM. Namun sayangnya, kata Herbert, sebagian besar UMKM masih menghadapi masalah dalam mengakses keuangan, seperti kurangnya informasi dan akses terhadap layanan keuangan, kurangnya kemampuan digitalisasi, dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan keuangan.
Oleh karena itu, kata Herbert H.O. Siagian, UMKM dirasa perlu diberikan dukungan kebijakan, dan kemauan UMKM untuk bertransformasi secara digital. Membekali keuangan digital sangat penting dalam meningkatkan literasi digital pelaku usaha.
“Digitalisasi menjadi kunci dalam rangka meningkatkan kemampuan UMKM untuk mengembangkan dan memperluas akses mereka ke lembaga keuangan, termasuk sistem pembiayaan digital,” kata Herbert H.O. Siagian.
Pada kesempatan yang sama, Director Trade and Economic Analysis Office of the Chief Economist Global Affairs Canada dan sekaligus Chair APEC SMEWG Aaron Sydor memaparkan ada empat elemen penting dalam meningkatkan literasi digital untuk UMKM.
“Pertama adalah pemberian akses kepada modal dan sumber pembiayaan lainnya, kedua akes kepada jasa keuangan, ketiga akses kepada liberasi keuangan digital, dan yang keempat adalah akses kepada inklusif keuangan,” kata Aaron Sydor.
Senada, Head of the Unit on SME and Entrepreneurship Transformation, OECD, Lucia Cusmano, mengatakan penekanan untuk mencapai inklusi keuangan terdapat pada pendidikan keuangan.
“Tanpa adanya pendidikan keuangan yang membukakan literasi digital, inklusi keuangan lebih lanjut tidak akan tercapai,” kata Lucia Cusmano.
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama KemenKopUKM Henra Saragih menambahkan, forum Tema APEC Policy Dialogue sejalan dengan area prioritas ke-4 APEC SMEWG Strategic Plan for 2021-2024, yakni “Access to finance and alternative financial solutions”, serta Keketuaan Peru pada APEC 2024 yakni Empower, Include, Grow khususnya untuk area prioritas kedua yaitu Innovation and digitalization to promote transition to the formal and global economy.
“Iniasasi project APEC Policy Dialogue merupakan langkah awal Kementerian Koperasi dan UKM dalam upaya mengekskalasi komitmen Indonesia, serta mengambil manfaat konkret forum kerja sama regional bagi UMKM di kawasan, baik sekarang maupun di masa mendatang,” kata Henra Saragih.
Dalam gelaran forum policy dialoge terdapat tiga sesi panel diskusi dengan berbagai topik. Pada sesi pertama bertemakan Bridging Gaps and Creating Opportunities, mendiskusikan peluang dan tantangan inklusi keuangan digital bagi UMKM. Sedangkan untuk sesi kedua bertemakan Foundational Policy Frameworks and Initiatives for Financial Inclusion, sesi ini menyebutkan bahwa upaya bersama untuk mempromosikan inklusi dan literasi keuangan telah dilakukan Indonesia dalam berbagai program kebijakan dan inisiatif.
Terakhir tema ketiga, bertemakan Innovative Approaches in Financial Services within the Digital Environment mendiskusikan langkah-langkah inovatif dalam memanfaatkan peluang digitalisasi dalam perluasan akses keuangan bagi UMKM diantaranya, perluasan infrastruktur pendidikan dan jangkauan akses internet, memberikan literasi keuangan dan digitalisasi lebih awal sejak jenjang sekolah, peningkatan literasi keuangan sesuai dengan sektor usaha UMKM dengan fokus pada praktek, hingga memanfaatkan likuiditas, peluang, dan sumber pertumbuhan baru.
Adapun output dari kegiatan mencatatkan tiga rekomendasi kebijakan, di antaranya, pertama menyusun pelatihan literasi keuangan, kedua menyusun program spesifik literasi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM, dan ketiga berkolaborasi dengan fasilitator yang memiliki hubungan langsung dengan UMKM. (Red/Rafi)
