Depok – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Depok melontarkan kritik keras terhadap keakuratan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dijadikan rujukan dalam penyaluran layanan kesehatan berbasis Universal Health Coverage (UHC).
Kritik ini mencuat di tengah meningkatnya keluhan warga yang justru kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat tersendat pada proses verifikasi data.
Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKS, Imam Musanto, secara tegas mempertanyakan validitas data tersebut. Ia menilai, ketidaksinkronan antara data BPS dan kondisi riil di lapangan telah menciptakan hambatan serius bagi masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas penerima layanan.
“Kami mempertanyakan keakuratan data itu. Tadi kami juga sudah melakukan rapat kecil di fraksi untuk membahas persoalan data dari BPS,” ujar Imam saat diwawancarai, Rabu (8/4/2026).
Sebagai anggota Komisi C DPRD Kota Depok, Imam Musanto menekankan bahwa persoalan ini bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut keselamatan warga.
Ia mengungkap adanya kasus pasien yang harus menunda tindakan medis mendesak hanya karena terhambat proses verifikasi status ekonomi berbasis desil.
“Ada warga yang seharusnya segera menjalani operasi, tetapi justru tertunda karena harus menunggu verifikasi desil. Ini sangat miris dan membuat warga kebingungan,” tegasnya.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya celah serius dalam sistem pendataan yang seharusnya menjadi fondasi kebijakan layanan publik. Ketika data tidak akurat, kebijakan yang dihasilkan pun berpotensi meleset dari sasaran dan merugikan kelompok rentan.
Fraksi PKS, berkomitmen mengawal persoalan ini hingga tuntas. Imam mendesak pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan data makro, tetapi juga melakukan validasi langsung di lapangan agar kebijakan benar-benar berpijak pada realitas masyarakat.
“Kita harus turun langsung untuk memastikan siapa yang benar-benar berhak menerima manfaat. Program UHC di Depok memang sudah dirasakan manfaatnya dan sebagian besar tepat sasaran. Namun, warga yang terkendala ini tidak boleh diabaikan dan harus segera dicarikan solusi,” ujar Imam Musanto.
Fraksi PKS pun mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan yang digunakan, termasuk pembenahan mekanisme verifikasi agar lebih cepat, akurat, dan tidak berbelit.
Menegaskan, dalam situasi darurat, tidak boleh ada warga yang terhambat hanya karena persoalan administratif.
(Kontributor: Rafi)
