Depok – Suasana di Kelurahan Pancoran Mas, Depok, terasa hangat. Warga duduk berjejer sambil menunggu giliran menyampaikan keluhan dan harapan mereka kepada anggota DPRD Kota Depok, Imam Musanto, dalam kegiatan reses masa sidang II Tahun 2026, Kamis (7/5/2026).
Bukan sekadar agenda formal, reses tersebut berubah menjadi ruang curhat masyarakat. Berbagai persoalan muncul, mulai dari pelayanan kesehatan, bantuan sosial, hingga keresahan soal penyalahgunaan data pribadi.
Di hadapan warga, Imam Musanto yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Depok, mendengarkan satu per satu aspirasi yang disampaikan masyarakat. Sesekali ia mencatat, mengangguk, lalu memberikan penjelasan sederhana agar warga memahami persoalan yang tengah terjadi.
Topik pelayanan kesehatan menjadi pembahasan paling banyak disampaikan warga. Program Universal Health Coverage (UHC) yang sebelumnya dianggap sangat membantu masyarakat kini dinilai tak lagi semudah dulu.
“Dulu cukup pakai KTP sudah bisa berobat. Masuk rumah sakit gratis, pulang juga gratis. Sekarang banyak warga bingung karena saat keluar rumah sakit justru diminta bayar,” ujar Imam di tengah dialog bersama warga.
Pernyataan itu langsung disambut anggukan masyarakat yang hadir. Sebagian warga mengaku mengalami langsung persoalan tersebut, terutama sejak perubahan kebijakan pada Februari 2026.
Imam menjelaskan, salah satu penyebab munculnya persoalan itu berkaitan dengan sistem data desil kesejahteraan masyarakat. Banyak warga yang secara administratif dianggap mampu, padahal kondisi ekonomi sebenarnya jauh berbeda.
Ia mencontohkan kasus warga yang sempat bekerja hanya beberapa hari, namun dalam sistem masih tercatat sebagai karyawan aktif. Akibatnya, status kesejahteraan mereka naik dan tidak lagi masuk kategori penerima bantuan kesehatan.
“Ada yang sebenarnya sudah tidak bekerja, tapi di data masih dianggap bekerja. Ini yang membuat bantuan kesehatan tidak bisa diakses,” jelasnya.
Suasana reses semakin hidup ketika pembahasan beralih pada maraknya penyalahgunaan data pribadi. Imam mengingatkan warga agar tidak sembarangan memberikan fotokopi maupun foto KTP kepada pihak yang tidak jelas.
Menurutnya, banyak kasus pinjaman online bermula dari kelalaian penggunaan identitas pribadi. Warga yang tidak merasa meminjam uang tiba-tiba harus menghadapi tagihan akibat data mereka dipakai pihak lain.
“Sekarang cukup difoto saja, KTP bisa disalahgunakan. Tahu-tahu muncul tagihan pinjaman online atas nama kita,” tegasnya.
Bagi Imam Musanto, reses bukan hanya agenda menyerap aspirasi, tetapi juga cara menjaga kedekatan antara wakil rakyat dan masyarakat. Dari pertemuan seperti inilah ia mengetahui langsung persoalan yang benar-benar dirasakan warga di lapangan.
Seluruh masukan yang diterima, menurut Imam, akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Kota Depok agar kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya dalam pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial.
Di penghujung kegiatan, warga tampak masih bertahan untuk berbincang dan menyampaikan persoalan secara pribadi. Sebagian berharap keluhan mereka dapat segera menemukan solusi, sementara yang lain merasa lega karena suara mereka akhirnya didengar langsung oleh wakil rakyatnya.
(Kontributor: Arif)
