Jakarta – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite.
“Alangkah baiknya jika kebijakan ini dipertimbangkan lagi,” kata Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam diskusi virtual, Kamis (12/9/24).
Dia menyebut, pihaknya telah melakukan kajian pengetatan subsidi BBM pada tahun lalu. Memang bisa ada potensi penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp34,24 triliun bila pembatasan dilakukan terhadap semua jenis kendaraan pribadi.
Adapun pembatasan hanya pada mobil bisa menghemat anggaran Rp32,14 triliun, pembatasan untuk pembelian maksimal 60 liter bisa menghemat Rp17,71 triliun, dan pembatasan pada mobil berkapasitas 1.400 CC bisa menghemat Rp14,81 triliun.
Namun, kebijakan ini juga berpotensi makin menekan daya beli masyarakat. Padahal saat ini, daya beli tengah tertekan bersamaan dengan menurunnya jumlah kelas menengah hingga terbatasnya penciptaan lapangan kerja.
Kondisi inflasi yang tidak sebanding dengan kenaikan upah juga disebut menjadi faktor yang menggerus daya beli masyarakat.
Jika kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dilanjutkan, dikhawatirkan akan berdampak pada terkontraksinya perekonomian nasional.
“Tentu saja pembatasan Pertalite ini bisa menghemat anggaran fiskal dari APBN. Namun, kalau kita cermati lagi, ini akan berangkat kepada penurunan daya beli masyarakat dan perekonomian akan makin terkontraksi,” ujar Esther. (Red/Arif)
