Palembang – Anggota Komisi VI DPR RI Mulyadi meminta agar Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak cukup hanya berperan sebagai penyalur dana dalam program Koperasi Merah Putih, melainkan harus terlibat aktif dalam membangun kapasitas koperasi di desa-desa. Baginya, koperasi harus menjadi garda depan ekonomi rakyat, yang sampai saat ini dinilai masih minim literasi finansial dan tata kelola.
Ia pun meminta Himbara untuk tidak berpandangan sempit sebagai lembaga perbankan semata, tetapi memposisikan diri sebagai agen pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi jangka panjang.
“Kalau hanya jadi ‘channeling’, lalu bagaimana kalau koperasinya gagal mengelola? Ini dana negara. Kita ingin Himbara hadir, bukan hanya menyalurkan, tapi membimbing. Bangun sistem. Bangun pemahaman risiko,” tegas Mulyadi kepada Parlementaria di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Senin (23/6/2025).
Ia menambahkan, banyak pengelola koperasi desa hanya dibekali pelatihan singkat sehingga mereka kerap belum memahami prinsip-prinsip dasar manajemen risiko dan tanggung jawab fiskal. Tanpa peran aktif dari Himbara, menurutnya, Koperasi Merah Putih rawan menjadi proyek sesaat yang tak meninggalkan fondasi ekonomi yang kuat.
Sebagai informasi, Program Koperasi Merah Putih merupakan salah satu program andalan pemerintah untuk mempercepat pemerataan ekonomi. Didorong sejak 2022, koperasi-koperasi yang tergabung dalam program ini diberikan akses pendanaan dengan bunga rendah, diprioritaskan untuk sektor produktif, dan diarahkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal.
Namun, laporan terakhir dari Kemenkop UKM menunjukkan hanya 38 persen koperasi penerima dana yang masuk kategori “sehat” secara manajemen. Sisanya, masih berjuang dalam hal pencatatan keuangan, pengelolaan aset, dan tata kelola.
“Kami ingin program ini jangan sekadar jadi distribusi uang. Harus ada tanggung jawab moral. Himbara harus masuk ke desa-desa, temani mereka, bentuk sistem yang berkelanjutan. Karena ekonomi kerakyatan tidak bisa dibangun dengan pendekatan korporat yang kaku,” lanjut Mulyadi.
Menutup pernyataan, ia ingin Himbara tidak hanya terpacu oleh target penyaluran, akan tetapi juga menunjukkan tanggung jawab sosial yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi lokal. “Ekonomi Indonesia ini tidak bisa hanya disangga oleh kota-kota besar. Desa-desa itu butuh didampingi agar koperasi mereka tidak hanya jadi formalitas, tapi benar-benar jadi tulang punggung ekonomi rakyat,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra.
(Kontributor : Arif)
