Medan – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan literasi hukum bagi masyarakat melalui kegiatan Seminar Nasional bertema “Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha dalam Pasar Digital” yang diselenggarakan di Aula Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan. Kegiatan ini menjadi wadah penting bagi masyarakat akademik dan praktisi hukum untuk memperdalam pemahaman mengenai keterkaitan antara perlindungan kekayaan intelektual dan penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat di era digital, Rabu (5/11/2025).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius Mangantar Tua Silalahi, S.H., M.H., dalam pemaparannya menyampaikan bahwa perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu pilar utama pembangunan hukum dan ekonomi nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat. Beliau menegaskan, pemahaman yang baik tentang HKI akan mendorong masyarakat untuk terus berinovasi, melindungi hasil cipta, serta mengembangkan usaha kreatif yang berdaya saing tinggi di tengah perkembangan pasar digital yang pesat.
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan, Biro Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Dalam sesi diskusi, Kakanwil menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan publik agar tidak terjadi praktik monopoli yang merugikan konsumen serta pelaku usaha lain. Hal tersebut selaras dengan upaya mewujudkan iklim usaha yang adil, inovatif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan cinderamata dari Universitas Pelita Harapan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusi dalam penyebarluasan pemahaman hukum.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sumut menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan lembaga pendidikan dan masyarakat dalam memperkuat budaya hukum yang berkeadilan serta mendorong kemajuan ekonomi kreatif di Provinsi Sumatera Utara.
