Jakarta – Kementerian Kesehatan RI resmi meluncurkan suplemen gizi mikro untuk ibu hamil atau Multiple Micronutrient Supplement (MMS) produksi dalam negeri di Jakarta, Minggu (15/11). Peluncuran ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pemasok suplemen kehamilan bagi pasar global.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan, industri farmasi nasional harus memprioritaskan produksi obat dan suplemen yang rutin dikonsumsi masyarakat dalam jumlah besar. Kebijakan substitusi impor ini penting untuk menjaga perputaran ekonomi, meningkatkan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), serta menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.
“Saya minta kepada Dirjen Farmalkes agar memprioritaskan produk yang paling banyak dipakai masyarakat. Kalau bisa jangan impor, sehingga perputaran ekonominya, produk domestik bruto (PDB), dan penyerapan tenaga kerjanya terjadi di dalam negeri,” ujar Menkes Budi usai peluncuran MMS dalam rangkaian soft opening Health Innovation Festival (HAI Fest) 2026 di Balai Kartini, Jakarta, Minggu (15/11).
Kebutuhan MMS di Indonesia tergolong besar dan berkelanjutan. Dengan estimasi 4,8 juta hingga 4,93 juta ibu hamil setiap tahun, yang masing-masing membutuhkan minimal 180 tablet selama enam bulan masa kehamilan, kebutuhan dalam negeri diperkirakan mencapai 860 juta hingga 882 juta tablet per tahun.
Saat ini, delapan industri farmasi nasional telah memproduksi MMS dengan total kapasitas mencapai 2,9 miliar tablet per tahun. Kapasitas tersebut sekitar 3,4 kali lipat lebih besar dibandingkan kebutuhan domestik. Menkes Budi meminta industri tidak khawatir terhadap potensi kelebihan kapasitas (overcapacity) karena permintaan pasar global masih sangat besar.
Berdasarkan proyeksi global dengan sekitar 200 juta kelahiran setiap tahun, kebutuhan MMS dunia diperkirakan mencapai 36 miliar tablet per tahun. Angka ini sejalan dengan estimasi UNICEF bahwa kebutuhan negara berpenghasilan rendah dan menengah bawah, terutama di kawasan Asia dan Afrika, mencapai 16,02 miliar tablet per tahun pada 2030. Sementara itu, negara yang saat ini menjadi produsen MMS masih sangat terbatas, antara lain Amerika Serikat, Denmark, dan Bangladesh.
“Indonesia memiliki keunggulan daya saing karena biaya tenaga kerja kita jauh lebih kompetitif dibandingkan Amerika Serikat dan Denmark. Harga produk kita pasti lebih murah dan sangat siap bersaing merebut pasar global,” kata Menkes Budi.
Selain MMS, pemerintah juga mendorong hilirisasi produk kesehatan yang selama ini masih sepenuhnya bergantung pada impor. Produk tersebut terutama mencakup turunan plasma darah, seperti albumin, intravenous immunoglobulin (IVIG), dan produk lainnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI L. Rizka Andalusia menjelaskan, peluncuran MMS produksi dalam negeri dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 merupakan hasil kolaborasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas (Kesprimkom). Kolaborasi ini bertujuan mendukung percepatan penurunan angka stunting sejak masa kehamilan.
Program pemberian MMS bagi ibu hamil telah dimulai sejak 2024 di 15 provinsi yang mencakup 209 kabupaten/kota. Program tersebut mendapat dukungan hibah dari Vitamin Angels berupa 234 juta tablet per tahun selama periode 2024–2026.
Hasil evaluasi menunjukkan tingkat penerimaan konsumsi MMS oleh ibu hamil mencapai 72 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tingkat kepatuhan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) yang tercatat sebesar 44,2 persen.
“MMS yang kita produksi menggunakan formula standar UNIMMAP (United Nations International Multiple Micronutrient Antenatal Preparation) yang mengandung 10 vitamin dan 5 mineral untuk memenuhi kebutuhan zat gizi mikro ibu hamil secara lebih menyeluruh, dibandingkan TTD yang mengandung zat besi dan asam folat. Berbagai bukti ilmiah menunjukkan MMS berpotensi menurunkan risiko bayi berat lahir rendah (BBLR) sebesar 13 hingga 19 persen,” jelas Dirjen Rizka.
Dirjen Rizka menambahkan, dari delapan industri farmasi lokal yang telah mampu memproduksi MMS, tiga produk di antaranya telah tercantum dalam katalog pengadaan pemerintah dengan standar UNIMMAP. Selain itu, dua industri farmasi nasional saat ini tengah mengikuti proses pengadaan global melalui UNICEF.
Peluang pasar MMS juga terbuka di negara-negara tetangga yang membutuhkan pasokan dalam jumlah besar. Kamboja, misalnya, membutuhkan sekitar 72 juta tablet per tahun, sedangkan Filipina membutuhkan sekitar 252 juta tablet per tahun.
“Melalui peluncuran ini, kami berharap menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemandirian produksi, menjamin keberlanjutan pasokan, dan meningkatkan ketahanan industri farmasi nasional, sekaligus mendukung peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak Indonesia,” tutup Dirjen Rizka.
(Kontributor : Arif)
