Sumedang – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan tiga peran strategis pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiga peran tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, pembangunan rantai pasok, serta penyaluran MBG secara bersama-sama bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Hal itu disampaikan Dadan kepada awak media usai menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah Gelombang II di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
“Saya kira itu yang saya sampaikan dan terutama kami ingin agar koordinasi dengan para kepala daerah bisa berjalan lebih intens, lebih sinergi, lebih harmoni dan bersama-sama menyukseskan program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Ia menjelaskan, percepatan program MBG sangat bergantung pada tiga faktor utama: ketersediaan anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Saat ini, alokasi anggaran telah tersedia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, sebanyak 30.000 petugas tengah menjalani pelatihan dan direncanakan akan ditugaskan ke berbagai daerah pada akhir Juli 2025.
“Percepatan akan sangat terjadi secara nyata nanti di akhir Juli, awal Agustus karena [petugas sudah dikirim] terutama untuk daerah-daerah 3T ya, terpencil, terluar, tertinggal,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa forum retret kepala daerah memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui forum ini, informasi yang sebelumnya belum tersampaikan secara menyeluruh kepada kepala daerah dapat dijelaskan secara langsung. Dampak positif dari retret telah terlihat sejak pelaksanaan gelombang I.
Menurutnya, sinergi dengan Pemda sangat krusial mengingat penerima manfaat dan infrastruktur pelaksana berada di daerah. Oleh karena itu, Pemda memegang peran sentral dalam pelaksanaan program MBG, yang juga melibatkan banyak perangkat daerah. “Pasti kepala daerah yang harus berperan lebih banyak di dalam program ini untuk melakukan harmonisasi,” ujarnya.
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah menyampaikan kondisi pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing kepada Kepala BGN. Mereka juga mengemukakan berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasi program tersebut. Menanggapi hal itu, Dadan memberikan sejumlah solusi yang dapat diterapkan Pemda untuk mengatasi permasalahan di lapangan.
Sumedang – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan tiga peran strategis pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketiga peran tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, pembangunan rantai pasok, serta penyaluran MBG secara bersama-sama bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
Hal itu disampaikan Dadan kepada awak media usai menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah Gelombang II di Balairung Rudini, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
“Saya kira itu yang saya sampaikan dan terutama kami ingin agar koordinasi dengan para kepala daerah bisa berjalan lebih intens, lebih sinergi, lebih harmoni dan bersama-sama menyukseskan program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Ia menjelaskan, percepatan program MBG sangat bergantung pada tiga faktor utama: ketersediaan anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Saat ini, alokasi anggaran telah tersedia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, sebanyak 30.000 petugas tengah menjalani pelatihan dan direncanakan akan ditugaskan ke berbagai daerah pada akhir Juli 2025.
“Percepatan akan sangat terjadi secara nyata nanti di akhir Juli, awal Agustus karena [petugas sudah dikirim] terutama untuk daerah-daerah 3T ya, terpencil, terluar, tertinggal,” ujarnya.
Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa forum retret kepala daerah memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui forum ini, informasi yang sebelumnya belum tersampaikan secara menyeluruh kepada kepala daerah dapat dijelaskan secara langsung. Dampak positif dari retret telah terlihat sejak pelaksanaan gelombang I.
Menurutnya, sinergi dengan Pemda sangat krusial mengingat penerima manfaat dan infrastruktur pelaksana berada di daerah. Oleh karena itu, Pemda memegang peran sentral dalam pelaksanaan program MBG, yang juga melibatkan banyak perangkat daerah. “Pasti kepala daerah yang harus berperan lebih banyak di dalam program ini untuk melakukan harmonisasi,” ujarnya.
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah kepala daerah dan wakil kepala daerah menyampaikan kondisi pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing kepada Kepala BGN. Mereka juga mengemukakan berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasi program tersebut. Menanggapi hal itu, Dadan memberikan sejumlah solusi yang dapat diterapkan Pemda untuk mengatasi permasalahan di lapangan.
(Kontributor: Rafi)
