Jakarta – Pemerintah akan melibatkan koperasi dan BUMDes dalam merealisasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program unggulan dari Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Karena selain fokus pada peningkatan gizi anak-anak, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di pedesaan. Jum’at (22/11)
Terlebih, dalam RAPBN 2025 pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis.
Alokasi anggaran yang besar tersebut tentunya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di pedesaan. Salah satu buktinya sudah bisa dilihat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang telah dilaksanakan di Warungkiara, Sukabumi.
Dalam pelaksanaannya di proyek percontohan yang telah dilakukan selama 10 bulan, Program Makan Bergizi Gratis sukses menyerap banyak tenaga kerja lokal. Koperasi dan BUMDes dinilai banyak memberi peran penting dalam menyukseskan program ini, salah satunya dalam mengoordinasikan petani dan masyarakat desa untuk menanam sayuran yang dibutuhkan oleh satuan pelayanan.
Ke depan, untuk semakin memasifkan peran koperasi dan BUMDes, Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), dan Badan Gizi Nasional (BGN) bersepakat untuk melakukan gotong-royong dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis.
Nantinya, koperasi dan BUMDes akan mendapatkan manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis. Karena koperasi dan BUMDes akan dilibatkan dalam menyediakan bahan-bahan pangan, di antaranya susu.
Terlebih, koperasi susu di Indonesia punya potensi yang sangat besar dalam mendukung program ini. Saat ini saja, sudah ada banyak koperasi susu berkualitas yang ada di Indonesia, seperti di Lembang, Subang, Garut, Malang, Pujon, hingga Boyolali.
Meski begitu, koperasi susu di Indonesia perlu diorganisir dan diberikan investasi berupa alat pengolahan susu yang berkualitas. Pasalnya, koperasi susu di Indonesia baru sampai pasteurisasi, sementara untuk makan bergizi ini perlu diolah menjadi UHT. Maka dari itu, pemerintah melalui LPDB Koperasi siap membiayai koperasi yang butuh pendanaan lewat dana bergulir.
Badan Gizi Nasional juga sudah memastikan sekitar 30 ribu satuan pelayan gizi di seluruh Indonesia untuk membeli produk lokal. Sebanyak 85 persen dana yang akan digunakan untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis akan digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal.
Oleh karena itu, peran koperasi dan BUMDes dalam memastikan pasokan bahan baku dari petani lokal menjadi sangat penting. Kolaborasi antara pemerintah, koperasi, BUMDes, dan petani sangat dibutuhkan demi menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis ini.
(Kontributor : Arif)
