Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Meski menghadapi berbagai tantangan di lapangan, pemerintah terus mengoptimalkan upaya pengendalian, termasuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
“Tapi kita … sama-sama melakukan pengendalian, mitigasi kebakaran hutan dan lahan ini, agar tidak berdampak lebih buruk dengan segala cara, termasuk di antaranya kalau memang ada korporasi yang terlibat, pemerintah Indonesia tidak akan segan-segan menindak tegas,” ujar Mendagri kepada awak media usai mengikuti Rapat Tingkat Menteri Membahas Situasi Terkini Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Polkam, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Mendagri mengakui, salah satu tantangan dalam penanganan karhutla adalah pemadaman di lahan gambut yang membutuhkan air dalam jumlah besar. Kondisi tersebut membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit, terutama ketika sumber air terbatas.
Karena itu, ia menekankan pentingnya hujan, baik secara alami maupun melalui modifikasi cuaca, untuk membantu mengatasi kebakaran. Namun, upaya modifikasi cuaca belum optimal karena ketersediaan awan potensial yang masih terbatas.
“Nah, sekarang hambatannya apa? Kalau seandainya benih awannya enggak ada, sehingga tidak terjadi hujan alami, maupun hujan buatan yang dicoba tidak ada, itu, itu hambatan,” tambahnya.
Selain keterbatasan hujan, akses terhadap sumber air dalam volume besar juga menjadi kendala dalam pemadaman di lahan gambut. Kondisi ini diperparah oleh musim kemarau yang melanda sejumlah daerah. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah turut mengupayakan penggunaan bahan kimia berupa surfaktan yang dapat membantu meredakan api dengan penggunaan air yang lebih sedikit.
“Dengan bahan itu, dengan jumlah air yang kecil, yang lebih sedikit, dia mampu untuk mendinginkan dan meredakan, mematikan [kebakaran di] lahan gambut. Nah, itu adalah salah satu upaya di tengah kesulitan air hujan, alami, maupun modifikasi cuaca,” tambahnya.
Mendagri berharap berbagai upaya penanganan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat segera meredakan karhutla. Ia juga berharap ketersediaan benih awan di sejumlah titik meningkat sehingga modifikasi cuaca dapat kembali dioptimalkan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Menko Polkam Dudung Abdurachman, Menteri Luar Negeri Armanatha Christiawan Nasir, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, serta pihak terkait lainnya.
(Kontributor : Arif)
