Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa APBN memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, sekaligus sebagai shock absorber di tengah ketidakpastian global dan kondisi perekonomian yang bergerak dinamis. Untuk itu, APBN akan terus dikelola dengan baik dan dijaga agar tetap sehat dan berkelanjutan.
“Saya selalu katakan bahwa APBN itu benar-benar ada dan hadir dalam banyak aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa APBN terus sehat dan andal sehingga mereka akan terus memainkan peran yang sangat penting,” kata Menkeu dalam acara Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta pada Selasa (11/2).
Menkeu mengatakan APBN dapat menjadi instrumen yang efektif mendukung kesejahteraan rakyat melalui tiga cara, yakni meningkatkan penerimaan, belanja yang berkualitas, dan mendorong pembiayaan yang inovatif. Di sisi penerimaan, Kementerian Keuangan akan terus melakukan reformasi di bidang penerimaan.
“Kami sekarang berinvestasi di beberapa sistem, seperti Coretax, CEISA. Saya tahu beberapa dari Anda masih mengeluh tentang Coretax. Kami akan terus meningkatkannya. Membangun sistem serumit Coretax dengan lebih dari 8 miliar transaksi tidaklah mudah. Namun, ini bukan alasan. Kami akan terus meningkatkannya agar Indonesia memiliki sistem pemungutan pajak yang digital, tetapi juga lebih andal dalam pencatatan dan juga menyediakan fasilitas bagi wajib pajak untuk mematuhi hukum,” ujar Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan telah menerima arahan dari Presiden untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama dalam menangani kebocoran, penggelapan, hingga penghindaran pajak. Terdapat beberapa area yang akan menjadi fokus utama, termasuk mengintegrasikan pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi kekuatan bersama.
“Wajib pajak akan dapat memiliki data yang konsisten dan akan menciptakan layanan yang jauh lebih baik sehingga tidak akan ada pengulangan data serta biaya kepatuhan,” kata Menkeu.
Terkait belanja yang berkualitas, saat ini kementerian dan lembaga sedang melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran. Menkeu menyebut Presiden Prabowo sudah berulang kali memberikan arahan agar belanja lebih baik, efisien, bersih, dan terarah, terutama dalam melayani kebutuhan rakyat.
Di sisi lain, Menkeu juga mendorong pembiayaan yang inovatif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, baik dalam bentuk kemitraan publik-swasta atau memanfaatkan badan usaha milik negara (BUMN) dengan cara yang jauh lebih baik.
“Anda semua tahu betul bahwa Presiden Prabowo memiliki cita-cita pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi itu, tidak bisa hanya menggunakan beberapa instrumen. Yang terpenting adalah meningkatkan produktivitas. Maka, Indonesia dengan aspirasi menjadi negara ekonomi terbesar keempat di dunia dan juga komitmen terhadap perubahan iklim serta melanjutkan usaha kita dalam pengentasan kemiskinan, kami akan menggunakan semua kebijakan dan instrumen agar kami mampu terus mendukung pertumbuhan dengan kualitas yang lebih baik, pemerataan, dan terutama dalam mencapai berbagai prioritas dan tujuan nasional kita,” ujar Menkeu.
(Kontributor : Arif)
