Jakarta – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyalurkan bantuan teknis dan logistik skala besar untuk mempercepat pemulihan pascabencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Respons cepat ini fokus pada pengelolaan sampah pascabencana, pemulihan layanan publik, dan perbaikan tata kelola lingkungan untuk mengurangi risiko kesehatan masyarakat dan mempercepat pemulihan ekonomi lokal.
KLH/BPLH mengirimkan dukungan berupa tiga unit dump truck (termasuk dua unit tambahan untuk daerah prioritas), kendaraan pick up untuk mobilisasi tim, tiga unit fasilitas Black Soldier Fly (BSF) untuk pengolahan sampah organik, satu unit Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik (FPSS) untuk limbah elektronik rumah tangga, tiga unit excavator, enam unit mesin senso, serta paket bantuan kemanusiaan yang mencakup logistik kebutuhan pokok, sanitasi, pakaian, dan obat-obatan. Mobilisasi alat berat dan kegiatan kemanusiaan telah dimulai sejak minggu lalu, dan laporan perkembangan lapangan telah disampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan duka mendalam dan menegaskan komitmen kementerian bahwa langkah ini adalah sinyal kuat perbaikan tata kelola lingkungan sekaligus percepatan pemulihan daerah dan penguatan kolaborasi antar-pemangku kepentingan.
“Kami berharap bantuan ini dapat dimaksimalkan dan menjadi langkah nyata dalam memperbaiki tata kelola lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah dan pemulihan pascabencana,” ujar Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq. Senin (8/12)
Sebagai bagian dari strategi teknis, KLH/BPLH menerbitkan arahan pemanfaatan timbulan sampah pascabencana, khususnya material kayu dan material alami, agar dapat dikelola sebagai sampah spesifik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan. Arahan ini dirancang untuk mempercepat pemulihan lingkungan, mengurangi volume residu yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan mendorong pemanfaatan kembali material yang layak pakai.
KLH/BPLH menegaskan kesiapan menambah mobilisasi alat berat sesuai kebutuhan lapangan dan mekanisme koordinasi lintas kementerian.
“Saat ini terdapat tiga unit alat berat yang dimobilisasi, dan akan ditambah sesuai kebutuhan atas persetujuan tim tanggap darurat lintas kementerian. Kami memberikan dukungan penuh bagi kementerian yang mendapat perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto,” tambah Menteri Hanif.
Dalam upaya penegakan hukum dan akuntabilitas, KLH/BPLH telah memanggil delapan entitas yang memiliki konsesi terkait banjir di Sumatera Utara; empat entitas telah diperiksa hari ini dan empat lainnya dijadwalkan dipanggil besok untuk mempercepat penyelidikan dan penyelesaian kasus.
“Terkait banjir di Sumatera Utara, hari ini kami memanggil delapan entitas. Empat entitas telah dipanggil dan diperiksa hari ini, sedangkan empat entitas lainnya dijadwalkan dipanggil besok. Pemanggilan ini ditujukan kepada pihak-pihak yang memiliki konsesi terkait sebagai upaya percepatan penyelidikan dan penyelesaian kasus,” ujar Menteri Hanif.
Menteri Hanif menegaskan bahwa penyelidikan berjalan paralel dengan penyaluran bantuan teknis: “Langkah penyelidikan ini dilakukan untuk percepatan penanganan dan penyelesaian kasus. Secara paralel, kami juga menyalurkan dua unit dump truck untuk Agam, Sumatera Barat dan Aceh sebagai dukungan penanganan pascabencana. Kegiatan kemanusiaan telah berjalan sejak minggu lalu, dan laporan perkembangan lapangan juga telah disampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto.”
Dalam konteks pengelolaan sampah nasional, capaian penanganan sampah pada November tercatat 24%, dan KLH/BPLH optimistis angka ini akan meningkat pada Desember seiring semakin banyaknya kabupaten/kota yang menutup TPA terbuka dan menerapkan praktik pengelolaan sampah yang lebih baik. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan serta sinergi antar-pemangku kepentingan menjadi fokus jangka panjang untuk menekan potensi kerusakan lingkungan dan mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
KLH/BPLH menegaskan dukungan penuh terhadap arahan Presiden dalam penanganan darurat dan pemulihan pascabencana; semua bantuan teknis dan logistik akan terus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
(Kontributor: Arif)
