Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Anggoro Eko Cahyo melakukan serah terima kunci kepada 32 orang penerima BSI KPR Sejahtera di Jakarta, Minggu (29/6/2025).
Selain melakukan serah terima kunci, Menteri Ara juga melakukan tanda tangan nota kesepahaman (MoU) dengan Kepala BPS terkait penyediaan dan pembaruan data. Menteri PKP juga menyaksikan penandatanganan MoU terkait penyaluran KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) antara BSI, BPS, dan BP Tapera.
Dalam sambutannya, Menteri PKP menyampaikan apresiasi atas kontribusi BSI dalam mendukung program nasional penyediaan rumah layak huni.
“BSI saya nilai kinerjanya sangat baik. Sebelumnya targetnya saya minta 20 orang untuk serah terima kunci, tapi hari ini jadinya meningkat 32 orang. Ini luar biasa, mudah-mudahan nanti saham BSI naik besok ya, luar biasa,” ujar Menteri Ara.
Ia juga menegaskan bahwa KPR subsidi FLPP menjadi program andalan dalam pembangunan dan renovasi tiga juta rumah sebagaimana ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami ditugaskan membangun dan merenovasi 3 juta rumah dalam setahun. Program andalan kami itu yang paling penting adalah rumah subsidi, kemudian BSPS untuk renovasi rumah,” tambahnya.
Menteri Ara menyebutkan, dengan bertambahnya alokasi rumah subsidi juga akan mendorong banyak sektor ekonomi lain yang bergerak.
“Dengan kebijakan dari Bank Indonesia, kita bisa menaikkan jadi 350 ribu tahun ini. Satu rumah subsidi itu yang kerja minimal 5 orang. Berarti kalau 5 x 350 ribu, sudah ada yang bekerja itu, sekitar 1.650.000 orang. Belum industri yang terkait lainnya lebih banyak lagi,” tuturnya.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, menyambut baik kolaborasi lintas lembaga ini.
“Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya BPS merasa senang dan bahagia selalu bisa mendampingi dalam acara ini, yaitu penyediaan perumahan layak huni berbasis data,” ujarnya.
Amalia menekankan bahwa data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSN) yang disusun oleh BPS menjadi basis utama penyaluran program FLPP.
“Data yang digunakan dalam penyaluran program FLPP ini berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang dimiliki BPS dan dimanfaatkan secara luas, termasuk oleh Kementerian PKP dan BP Tapera,” ujarnya.
BPS juga melaporkan bahwa pihaknya telah menerima alokasi sekitar 1.000 rumah dari Kementerian PKP. Dalam prosesnya, BSI akan menjadi mitra utama BPS dalam penyaringan pengembang dan penyampaian informasi kepada pegawai BPS di seluruh daerah.
“Teman-teman BSI sudah janji untuk mengkurasi developer-developer yang baik, dan berkolaborasi dengan kantor-kantor BPS di daerah,” tambah Amalia.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa program KPR Sejahtera FLPP tahun ini mengalami peningkatan kuota yang signifikan. Heru mengatakan, hingga 29 Juni 2025, BP Tapera telah menyalurkan lebih dari 117.000 unit KPR Sejahtera FLPP dari target 350.000 unit tahun ini.
“Tahun ini untuk pertama kali dalam sejarah meningkat luar biasa menjadi 350 ribu kuota. Ini bentuk komitmen kuat mendukung program 3 juta rumah dari Presiden dan Menteri PKP,” tuturnya.
Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menyatakan komitmen penuh BSI dalam mendukung program ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan ekonomi syariah. Peningkatan jumlah penerima kunci menjadi 32 orang dari target awal 20 orang merupakan wujud keseriusan BSI dalam menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
BSI juga siap memperluas kolaborasi dengan berbagai lembaga dan terus mengembangkan jaringan mitra developer yang berkualitas demi kelancaran program KPR Sejahtera FLPP.
(Kontributor : Arif)
