JAKARTA – Sebagai salah satu upaya meningkatkan efektifitas kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan usaha pasca izin kelola perhutanan sosial untuk meningkatkan ketahanan pangan, telah dilaksanakan rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka penguatan kelembagaan perhutanan sosial yang dilaksanakan secara hybrid, beberapa waktu lalu di The Acacia Hotel & Resort, Jakarta Pusat.
Dalam rilisnya yang diterima redaksi, Selasa (26/6), rakor tersebut dibuka Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Gunawan Eko Movianto. Pertemuan ini menghadirkan narasumber dari pusat dan daerah yang membahas perhutanan sosial mendukung ketahanan pangan, Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) perhutanan sosial, dan pentingnya integrasi perhutanan sosial dalam dokumen perencanaan serta dihadiri peserta dari kementerian/lembaga terkait, dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota terpilih.
Pada sambutannya, Gunawan menyampaikan bahwa hingga Mei 2024, realisasi pemberian akses kelola perhutanan sosial baru mencapai 52% dari target nasional yang ditentukan (12,7 juta Ha) dengan capaian luas 6.641.131 Hektare (Ha) untuk 1.314.275 Penerima SK Perhutanan Sosial, dengan total 13.460 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Sumber: Go KUPS), sehingga masih diperlukan upaya kerja keras untuk mencapai target nasional tersebut.
Sementara itu, Analisis Ketahanan Pangan Madya Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional, Tono, menyampaikan tantangan pemenuhan kebutuhan pangan antara lain: total alih fungsi lahan subur, luas tanam dan produksi padi menurun, SDM petani terus menurun, pangan tergantung impor, jumlah konsumsi pangan meningkat, serta diversifikasi pangan berjalan lambat.
“Perhutanan sosial sebagai salah satu alternatif untuk mendukung ketahanan pangan, yaitu melalui ekstensifikasi pemanfaatan perhutanan sosial, perhutanan sosial untuk sumber penyediaan pakan ternak, dan perhutanan sosial untuk diversifikasi pangan,” katanya.
Selanjutnya, berkaitan dengan dengan NTE Pehutanan Sosial, Direktur Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Kementerian LHK, Catur Endah Prasetiani menyampaikan target NTE KUPS pada 2024 sebesar 1,5 triliun rupiah dan capaian NTE KUPS hinggga Mei 2024 sebesar 91,3 miliar rupiah (6,08%) dari 69 KUPS.
“Dengan capaian ini, diperlukan strategi untuk meningkatkan NTE antara lain dengan meningkatkan kapasitas pendamping dan kolaborasi antarpemerintah daerah dan pihak yang terkait dalam menghimpun pendataan NTE,” jelasnya.
Pengukuran NTE merupakan hal baru yang harus dilakukan oleh Pemda untuk menentukan dampak pelaksanaan perhutanan sosial di daerah yang dihitung berdasarkan dampak ekonomi yang dihasilkan.
Pakar Perencanaan Pembangunan, Royadi menjelaskan untuk mendukung kebijakan perhutanan sosial agar dapat dilaksanakan sampai tingkat tapak, perlu mengintegrasikannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD).
“Jika kegiatan perhutanan sosial sudah masuk kedalam RKPD provinsi/kabupaten/kota maka RKPDes di tingkat desa akan mengacu pada dokumen perencanaan yang ada di atasnya,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Pj. Walikota Cimahi, Dicky Saromi memaparkan tentang upaya mendukung perhutanan sosial melalui desa di Jawa barat dengan pemanfaatan dana desa, dana konservasi, Bumdes, masyarakat adat, dan Bankeu Desa.
Menurutnya, meski demikian, tantangan bagi desa saat ini yaitu desa sudah mengalami tekanan yang sangat luar biasa, seperti urbanisasi, kualitas lingkungan menurun, dan masalah tenaga kerja tidak terampil tidak terdidik. “Kebijakan pembangunan desa yang mendukung perhutanan sosial kiranya dapat menjawab tantangan yang terjadi di desa,” ujarnya.
Melalui pertemuan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pemerintah daerah agar mampu mengurai komponen penilaian dalam pengukuran Nilai Transaksi Ekonomi Perhutanan Sosial (NTE) sehingga pemerintah daerah dapat mengukur dampak pelaksanaan perhutanan sosial dari sisi ekonomi dan meningkatkan pembangunan daerah di wilayahnya, terutama pemerintah kabupaten/kota agar dapat memaksimalkan potensi pengelolaan hasil hutan yang dapat dikembangkan oleh desa dengan mengoptimalkan pendanaan yang ada. (Red/Rafi)
