oleh

Purbaya Bongkar Mainan BP Tapera, Simak Faktanya

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meluncurkan kritik tajam yang mengguncang sektor perumahan. Setelah meneliti data calon penerima Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Purbaya menemukan kejanggalan serius.

Asumsi publik mengenai skor kredit buruk di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dianggap menghambat, disimpulkan masyarakat hanya sebagai ilusi. Sebelumnya, banyak pihak meyakini tunggakan kecil di bawah Rp 1 juta di SLIK telah menggagalkan 110.000 rakyat memiliki rumah.

Menkeu Purbaya bahkan telah berencana membersihkan data tersebut ke OJK. “Saya menjanjikan mendatangi OJK hari Kamis untuk meminta data di-clear-kan,” ujar Purbaya dengan tegas di Kementerian Keuangan.

“Namun, setelah kami periksa, jumlah kasusnya jauh lebih sedikit, tidak mencapai 110.000,” tambahnya.

Dugaan Penipuan Angka Terbongkar:

Verifikasi mendadak oleh Menkeu setelah bertemu Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membuahkan hasil mencengangkan. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar: Siapa yang membuat data palsu ini? Purbaya kini memburu dalang dan pihak yang terlibat.

Purbaya mengungkapkan, dari total 110.000 kasus yang diklaim terhambat SLIK, faktanya yang berpotensi lolos KPR subsidi hanya sekitar 100 orang. “Dari 110.000 itu, paling yang bisa kami akomodasi hanya 100 orang,” jelasnya. Ia menyimpulkan, pembersihan nama dari SLIK tidak akan menyelesaikan isu permintaan perumahan.

Biang Keladi:

Menteri Purbaya menyatakan adanya kesalahan perhitungan yang fatal. Ia menduga keras BP Tapera dan pengembang terperangkap narasi tunggal yang menyalahkan SLIK sebagai akar masalah.

Kini, Menkeu Purbaya mengalihkan perhatiannya. Ia memerintahkan penyelidikan mendalam untuk menemukan penyebab sesungguhnya yang menghambat KPR.

Data dari bank besar (BTN) menunjukkan bahwa tunggakan kecil bukan penyebab utama dari ribuan kasus bermasalah. Ini menandakan masalah penyerapan KPR dan terhambatnya konstruksi jauh lebih kompleks daripada sekadar catatan merah SLIK.

Ultimatum Percepatan Sektor Perumahan:

Demi mendorong pertumbuhan ekonomi, Purbaya mendesak Tapera dan pengembang untuk segera meninjau ulang potensi permintaan rumah. “Saya butuh sisa waktu Oktober, November, dan Desember agar banyak pembeli rumah baru, dan pembangunan bisa cepat,” tuturnya.

Purbaya memberikan ultimatum, “Saya perlu ekonomi tumbuh lebih cepat dari kondisi sekarang,” agar sektor perumahan segera bergerak cepat dan tepat.

Publik menanti Menkeu Purbaya segera mengungkap dan menuntaskan skandal KPR MBR. Harapannya, Menkeu dapat memulihkan BP Tapera yang selama ini dinilai bermasalah secepat mungkin.

(Kontributor: Arif)

Bagikan