Jakarta – Percepat persiapan Sekolah Rakyat, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pimpin rapat koordinasi percepatan penyediaan sarana dan prasarana (sarpras) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Senin (14/4/2025).
Prasetyo mengungkapkan sekurangnya akan ada 53 lokasi Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2025. 53 cikal Sekolah Rakyat tersebut merupakan aset dari Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kota yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
“53 ini yang sudah bangunan sudah ada, yang existing. Ada aset-aset yang punya Kemensos, kemudian ada yang punya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota yang mau kita optimalkan,” ujar Prasetyo.
Penyediaan fasilitas pendidikan berkualitas yang bisa diakses oleh masyarakat miskin ekstrem maupun miskin merupakan upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karenanya, meski mengoptimalkan bangunan yang sudah ada, tetap diperlukan beberapa penyesuaian seperti perbaikan dan renovasi.
“Tapi tentunya di situ butuh perbaikan, butuh renovasi, butuh penambahan fasilitas supaya bisa dipakai untuk kegiatan belajar-belajar,” imbuh Prasetyo.
Prasetyo menjelaskan pada tahun 2025, rencananya akan dibangun 200 Sekolah Rakyat. Selain 53 cikal Sekolah Rakyat yang menggunakan bangunan existing, 147 Sekolah Rakyat akan dibangun bangunan baru.
“Untuk tahun ini direncanakan yang baru kurang lebih di paling tidak mencapai 200 titik. Jadi yang dibangun baru kurang lebih di 140-an,” katanya.
Sekolah Rakyat akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan mengacu kepada data sebaran kantong kemiskinan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Sekolah Rakyat akan diprioritaskan pada area berpenduduk besar dengan angka kemiskinan ekstrem yang tinggi.
Selain Prasetyo, rapat koordinasi percepatan penyediaan sarpras tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Pekerjaan Umum Umum Dody Hanggodo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dan perwakilan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
(Kontributor : Arif)
