Nusa Dua – Kasdivif 2 Kostrad, Brigadir Jenderal TNI Primadi Saiful Sulun, S.Sos., M.Si., mewakili Pangdivif 2 Kostrad Mayor Jenderal TNI Haryanto, S.I.P., M.Tr. (Han)., yang juga didampingi oleh Asisten Perencanaan, Kolonel Inf Ruli Nuryanto, S.H., M.I.P. menerima penghargaan atas pencapaian Satker Divif 2 Kostrad dalam meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Menteri PAN-RB pada acara Awardee, Apresiasi dan Penganugerahan Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center 1, Bali, Rabu (6/12/2023).
Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap instansi pemerintah dan unit kerja yang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pembangunan Zona lntegritas diwilayah kerjanya, sehingga masyarakat merasakan manfaat, kemudahan dan pelayanan yang prima serta berintegritas.
Dalam laporannya, Menteri PAN-RB, Abdullah Azwar Anas, M.Si. menyampaikan bahwa Reformasi Birokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan dapat menjawab tuntutan masyarakat.
Selanjutnya, Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin menegaskan, “Meningkatnya Capaian dibidang Reformasi Birokrasi yang diraih harus dijadikan sebagai penyemangat dalam berbuat yang lebih baik, serta terus berupaya melakukan terobosan dalam menggerakkan Reformasi Birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat”.
Pada kesempatan ini Kasdivif 2 Kostrad menyampaikan terima kasih atas “Penghargaan dan apresiasi yang telah diberikan oleh Pemerintah kepada Satker Divif 2 Kostrad dan hal ini menjadi capaian yang sangat membanggakan sekaligus menjadi indikator bahwa pembangunan Zona Integritas dilingkungan kerja Divif 2 Kostrad dapat berjalan dengan baik dan optimal”, ungkapnya.
“Satker Divif 2 Kostrad akan terus mendukung program Pembangunan Zona Integritas, menciptakan dan mengembangkan Inovasi guna terciptanya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)”, pungkasnya. (Pendivif2|Miko)
