Jakarta – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya data sebagai landasan utama pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Wali Kota Palopo serta jajaran Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
“Setiap program harus menggunakan DTSEN. Semua harus berbasis data, data, data,” tegasnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut Walikota Palopo Amira Maulidyanti, Kadinsos Kota Palopo Zul, Pemimpin Redaksi Jurnal PRISMA LP3ES Fajar Nursahid, Direktur Eksekutif LP3ES Fahmi Wibawa, Wakil Direktur LP3ES Erwan Halil dan Asscociate LP3SE Arif Wakhidin.
Pertemuan membahas sejumlah isu prioritas, mulai dari program Sekolah Rakyat, kuota PBI Jaminan Kesehatan, ketersediaan logistik lumbung sosial, hingga Rumah Sejahtera Terpadu (RST).
Wali Kota Palopo Amira Maulidyanti menyampaikan kesiapannya dalam mendukung program Sekolah Rakyat. Ia menjelaskan, lahan yang tersedia untuk pembangunan Sekolah Rakyat adalah sekitar 5 hektare.
Menanggapi hal itu, Agus Jabo menekankan bahwa status lahan harus jelas. “Palopo harus punya SR, dan sertifikat tanahnya harus atas nama Pemkot,” tegasnya.
Agus Jabo menambahkan, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, dengan kapasitas masing-masing sekolah 1.000 siswa dari jenjang SD hingga SMA.
Dia juga menekankan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pengembangan karakter dan keterampilan siswa melalui konsep talent mapping.
“Siswa Sekolah Rakyat harus berkarakter, terampil, dan beragama. Mereka juga diarahkan untuk menguasai minimal dua bahasa asing sebagai bekal menghadapi tantangan global,” ujarnya.
Agus Jabo menekankan pentingnya pemerataan teknologi agar tidak ada kesenjangan antara siswa kaya dan miskin.
“Mulai dari SD hingga SMA, setiap siswa akan diberikan laptop agar tidak ada lagi kesenjangan teknologi,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Agus Jabo juga menyoroti persoalan sanitasi yang menjadi penyebab meningkatnya angka kemiskinan dan kesehatan buruk. Menurutnya, rumah tidak layak huni yang masih banyak ditemui di desil 1 dan 2 DTSEN menjadi salah satu alasan munculnya program pembangunan 3 juta rumah layak huni yang diinisiasi Presiden Prabowo.
Sementara itu, perwakilan LP3ES menyampaikan hasil riset sosial ekonomi yang memperlihatkan tantangan besar dalam pengentasan kemiskinan struktural di Indonesia. Diskusi pun berkembang ke arah sinergi antara pemerintah dan lembaga riset untuk memastikan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dapat dijalankan lebih efektif.
Menutup pertemuan, Agus Jabo kembali mengingatkan seluruh pihak agar tidak mengulangi pengalaman masa lalu ketika pemerintah daerah kurang memahami kondisi warganya.
“Jangan sampai pemerintah daerah tidak tahu masalah warganya, seperti kasus di Sukabumi ada warga yang tubuhnya penuh cacing. Kita harus aktif, sinergi, dan berpijak pada data. Itulah fondasi pengentasan kemiskinan,” tutupnya.
(Kontributor: Arif)
