Jakarta – Program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat terus digalakkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Beragam strategi dilakukan termasuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
Berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang segera diluncurkan, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono mengajak Pemerintah Kota Bima dan Pemerintah Kabupaten Bima bersinergi mengakselerasi program pengentasan kemiskinan.
“Kita tunggu DTSEN supaya tahu profil kemiskinan di Bima,” kata Agus Jabo saat beraudiensi dengan pemerintah kota Bima dan Kabupaten Bima di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Jumat (7/2/2025).
Ia mengatakan, Presiden Prabowo merasa resah karena bantuan sosial (Bansos) di daerah banyak yang tidak tepat sasaran. Sehingga, presiden memerintahkan penyusunan data tunggal.
“Setelah DTSEN keluar kita keluar, kita berangkat dari situ. Targetnya pengentasan kemiskinan,” katanya.
Ia menuturkan Presiden Prabowo ingin agar persoalan kemiskinan ekstrim tuntas pada 2026. Program pengentasan kemiskinan ekstrim merupakan salah satu prioritas presiden.
“Jalannya graduasi, graduasi wujudnya pemberdayaan. Masyarakat harus produktif,” katanya.
Agus Jabo mengatakan Kemensos memiliki pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 120 ribuan orang. Tiap pendamping memiliki target minimal untuk menggraduasi 10 orang miskin tiap tahun.
“Pendamping PKH juga harus bersinergi dan berkolaborasi terutama dengan Pemda, ujungnya di Pemda,” katanya.
(Kontributor : Arif)