Jeddah – Jauh dari Tanah Air, ribuan kilometer dari rumah, rasa makanan sering kali menjadi pengobat rindu bagi jemaah haji Indonesia. Kesadaran inilah yang mendorong pemerintah Indonesia terus berupaya menghadirkan cita rasa Nusantara di Tanah Suci. Salah satunya melalui pemanfaatan produk Ready to Eat (RTE) dan bumbu pasta asal Indonesia untuk konsumsi jemaah haji pada musim haji 2026.
Salah satu langkah konkret itu terlihat dalam pertemuan yang digelar Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah bersama para importir Arab Saudi, Minggu (28/12/2025). Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk memastikan kesiapan implementasi dan pemanfaatan produk Ready to Eat (RTE) dan bumbu pasta asal Indonesia sebagai bagian dari layanan konsumsi jemaah haji Indonesia tahun 2026.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar soal pasokan makanan, “ini tentang menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan jemaah dan kenyamanan rasa yang familiar bagi jemaah,” ujarnya.
“Layanan yang prima dimulai dari pemahaman atas kebutuhan jemaah. Konsumsi yang sesuai selera dan standar mutu menjadi salah satu faktor penting agar jemaah dapat beribadah dengan lebih tenang dan nyaman,” tambahnya.
Di balik bumbu dan kemasan RTE yang akan tersaji di Tanah Suci, terdapat kerja keras para UMKM dan produsen pangan di Tanah Air. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan seluruh rantai pasok berjalan dengan baik, dari proses produksi hingga penyajian di dapur haji Saudi.
Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, menegaskan bahwa Kementerian Haji dan Umrah terus memastikan setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara nyata di lapangan. Menurutnya, keberhasilan program ini bertumpu pada kerja sama yang terbangun secara jelas, terukur, dan profesional antara dapur katering, importir, dan supplier Indonesia.
“Yang kami dorong bukan hanya komitmen, tetapi kepastian pelaksanaan. Kemenhaj memastikan dapur benar-benar menggunakan produk Indonesia, didukung skema harga dan mekanisme pembayaran yang jelas agar layanan kepada jemaah berjalan optimal,” ujar Harun.
Sebagai bentuk kesiapan operasional, pemerintah telah menetapkan 52 dapur di Makkah dan 23 dapur di Madinah untuk melayani jemaah haji Indonesia. Seluruh dapur tersebut diwajibkan menggunakan produk Indonesia, mulai dari Ready to Eat (RTE), makanan segar, hingga bumbu pasta, sebagaimana diatur dalam kontrak penyelenggaraan haji.
Dalam pertemuan tersebut, para importir menyambut baik langkah Kemenhaj yang mendorong kejelasan peran serta dukungan kelembagaan guna memastikan proses transaksi berjalan lancar. Kepastian pembayaran dinilai menjadi faktor penting agar produsen dan UMKM di Indonesia dapat berproduksi secara berkelanjutan dengan rasa aman.
Sebagai tindak lanjut konkret, pemerintah akan segera membagikan data dapur, daftar supplier Indonesia yang telah tersertifikasi, serta importir yang memenuhi persyaratan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan koordinasi, pemesanan, dan distribusi, sehingga produk Indonesia dapat tersedia tepat waktu menjelang musim haji.
Lebih dari sekadar urusan logistik, ikhtiar ini mencerminkan keseriusan Kemenhaj dalam menghadirkan layanan yang menyentuh kebutuhan jemaah. Dari dapur-dapur di Makkah dan Madinah, kehadiran cita rasa Nusantara diharapkan mampu memberi kenyamanan bagi jemaah Indonesia, sekaligus memperkuat peran produk nasional dalam ekosistem ekonomi haji.
(Kontributor: Arif)
