Jakarta – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) harus menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di sektor perumahan terutama dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah.
Hal tersebut disampaikan Wamen Fahri dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
“Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat berfokus di pengelolaan kawasan yang dikoordinasikan oleh Dirjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP. Hasilnya harus nampak berapa jumlah kawasan yang harus diperbaiki di seluruh Indonesia, sehingga masif pelaksanaannya,” kata Wamen Fahri.
Sementara itu dikatakan Wamen Fahri, untuk Wali Kota dan Bupati juga harus menjadi perpanjangan tangan dengan berkoordinasi lewat Dirjen Perumahan Perkotaan dan Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP.
“Karena sesuai amanat Presiden, Program 3 Juta Rumah per tahun ini terdiri dari 1 juta rumah di kota, 1 juta rumah di desa, dan 1 juta rumah di kawasan, utamanya kawasan pesisir,” ujarnya.
Untuk tahap awal, Wamen Fahri mengingatkan para pimpinan daerah untuk menyelaraskan data terkait kebutuhan pembangunan perumahan dan penataan kawasan di daerahnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden yang menekankan agar dapat bekerja dengan satu data yang sama dengan berpedoman pada Badan Pusat Statistik (BPS).
“Untuk selanjutnya data terkait perumahan harus berbasis digital karena dinamika perubahan yang sangat tinggi. Sistemnya harus digital, di masa depan tidak perlu lagi melobi-lobi untuk kebutuhan pembangunan rumah di daerah. Nanti sistem yang menilai, kita pilih prioritasnya yang paling darurat. Kita harus buat sistem antrian, sehingga tercipta sistem yang adil dan masif,” tutur Wamen Fahri.
Disebutkan Wamen Fahri, salah satu sistem digital yang akan terus dikembangkan Kementerian PKP adalah terkait e-RTLH untuk daftar tunggu renovasi perumahan dan e-FLPP untuk daftar tunggu penyaluran subsidi perumahan.
Terakhir Wamen Fahri berpesan agar koordinasi antar Pemerintah Pusat dan Pemda dapat terbangun lewat sistem yang baik.
“Mustahil pergerakan birokrasi kalau tidak ada aturan sistem. Satu-satunya jaminan program ini menjadi masif adalah bekerja melalui sistem,” ujarnya.
Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran mengatakan, Rakor Teknis kali ini diikuti oleh 2654 peserta yang hadir secara hibrid offline maupun online, di mana sebanyak 354 hadir langsung dan 2270 peserta hadir secara online. “Kami mengapresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri yang telah memfasilitasi tempat sarana dan prasarana untuk Rakor ini,” ujarnya.
Dalam Rakor Teknis yang dihadiri oleh seluruh Gubernur, Walikota, dan Bupati tersebut juga dilaksanakan sesi diskusi, penyerahan aset perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum ke Kementerian PKP dan Pemda, serta penyerahan sejumlah penghargaan kepada para pemangku kepentingan sektor perumahan.
(Kontributor : Arif)
