Jakarta – “Penegakan kedaulatan hukum di laut merupakan satu rangkaian kesatuan fungsi yang pada esensinya tidak dapat dipisahkan dalam suatu operasi di lapangan, bahkan dapat dikatakan dengan mekanisme penegakan kedaulatan dilaksanakan dengan proses penegakan hukum”, demikian disampaikan Kepala Dinas Pembinaan Hukum Angkatan Laut (Kadiskum AL) Laksamana Pertama TNI Kresno Buntoro, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Direktur Latihan saat membuka Latihan Penegak Hukum di Laut TA. 2020 secara daring dari Gedung B4 Lantai 5 Diskum AL, cilangkap, Jakarta Timur (02/11).
Latihan yang akan dilaksanakan mulai tanggal 2 sampai dengan 19 November 2020 ini mengusung tema “Diskumal melaksanakan Latihan Penegakan Hukum di Laut TA 2020 di Jakarta dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut “, yang diikuti Kotama-kotama TNI AL seperti Koarmda I, II, III, Pushidrosal, Kolinlamil serta Lantamal I sampai dengan XIV. Latihan ini sejalan dengan Program Prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., terkait penyelarasan doktrin, operasi latihan dan sistem pelatihan yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika situasi terkini.
Dalam sambutannya dihadapan peserta latihan, Kadiskum AL mengatakan bahwa sesuai peran trinitasnya, TNI AL dituntut harus mampu merespon kondisi dinamika global yaitu dengan meningkatkan kemampuan daya tangkal atas ancaman-ancaman yang terjadi di laut berupa ancaman kekerasan, ancaman navigasi dan ancaman pelanggaran hukum di laut, sehingga diharapkan tugas fungsi dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik.
Implementasi daya tangkal terhadap ancaman pelanggaran hukum di laut Menurut Laksma Kresno Buntoro, disiapkan melalui peningkatan kemampuan operasi di laut maupun kemampuan dukungan hukum antara lain melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional. “Penegakan Hukum harus dilaksanakan dengan baik untuk dapat mewujudkan kewibawaan Indonesia khususnya di laut”, tegasnya.
Kadiskum AL berharap agar latihan ini bisa meningkatkan kemampuan dan profesionalisme untuk menyamakan pola pikir, pola tindak para perwira TNI AL dalam melaksanakan penegakan hukum di laut sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan memahami ketentuan tentang hukum laut, modus operandi tindak pidana di laut, teknik penangkapan dan penahanan kapal yang sesuai prosedur, serta dapat melakukan pemberkasan perkara tindak pidana di laut.
Kegiatan yang diikuti sebanyak 237 peserta dibagi kedalam empat kelompok, gabungan unsur perwira KRI dan Perwira Pangkalan dengan skenario latihan yang telah disiapkan termasuk permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi yang membutuhkan solusi terhadap dinamika yang terjadi. (Dispenal|red)
