Cimahi – Menyusul sejumlah instansi pemerintah daerah yang sebelumnya sudah berkomitmen dalam penerapan manajemen talenta bersama BKN, kali ini instansi pemerintah di wilayah Kantor Regional III BKN Bandung, yakni diantaranya Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan Banten menyatakan komitmennya untuk mengaplikasikan manajemen talenta terhadap tata kelola ASN di wilayahnya.
Penandatanganan komitmen ini dilakukan langsung oleh 17 Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dari Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan Banten bersama Kepala BKN Prof. Zudan di tengah pelaksanaan Rapat Koordinasi Kepegawaian Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Tahun 2025, Kamis (09/10/2025) di Gedung Technopark, Kota Cimahi.
Penandatanganan komitmen ini merupakan langkah strategis dan bentuk keseriusan bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan pengelolaan talenta ASN yang lebih terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan.
Prof. mengungkapkan langkah ini diharapkan Zudan dapat mempercepat identifikasi, pengembangan, dan penempatan talenta-talenta terbaik ASN untuk mendukung pembangunan di daerah.
Prof. Zudan juga menegaskan kembali pentingnya dua pilar utama dalam membangun masa depan ASN.
“Transformasi digital dan pengelolaan talenta bukanlah opsi, melainkan sebuah keharusan. Keduanya adalah pilar utama untuk membangun ASN yang berdaya saing, berkompeten, dan berintegritas di era yang terus berubah ini,” tegas Zudan.
Menurutnya, komitmen yang ditandatangani hari ini harus diimplementasikan secara nyata di daerah masing-masing untuk menciptakan ekosistem kepegawaian yang unggul.
Rapat koordinasi yang mengusung tema “Percepatan Implementasi Manajemen Talenta dan Transformasi Digitalisasi Manajemen ASN” ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi daerah, termasuk Gubernur Jawa Barat dan Walikota Cimahi, yang turut menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah sinergis ini.
Forum ini juga menghadirkan diskusi panel bersama para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKN, membahas strategi percepatan, transformasi layanan digital, serta evaluasi dan solusi atas isu-isu aktual kepegawaian di wilayah Jawa Barat dan Banten. Dengan begitu, kolaborasi antara BKN dan pemerintah daerah dapat mendukung kinerja tata kelola manajemen ASN.
(Kontributor: Arif)
