Jakarta – Semangat mewujudkan kemandirian energi di Indonesia perlu diperkuat, terutama lewat peran Generasi Z yang kelak menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Dalam sebuah diskusi terbuka dengan mahasiswa dan aktivis muda sektor energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memaparkan progres serta target pemerintah menuju kemandirian energi.
Bahlil menyatakan bahwa pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai prioritas dan telah mulai menerapkan langkah-langkah kebijakan untuk mewujudkannya. Salah satu langkah yang sudah berjalan sejak 1 Januari 2025 adalah pencampuran solar dengan biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen (B40) sebagai pijakan menuju target berikutnya.
Terkait langkah lanjutan, Bahlil menjelaskan target peningkatan campuran biodiesel pada solar menjadi 50 persen (B50). “Nah sekarang impor kita tinggal 4 juta ton per tahun. Di 2025 rencana pemerintah akan mendorong ke B50. Jadi dengan demikian kita tidak lagi impor solar di 2025. Jadi kita campur antara solar murni dengan CPO dengan methanol jadi FAME itu dicampur. Tujuannya apa? Agar CPO dalam negeri bisa dikonversi untuk jadi solar,” jelas Bahlil di Jakarta, Selasa (7/10).
Upaya pengurangan impor tidak hanya menyasar solar. Untuk bensin, pemerintah menargetkan pencampuran 10 persen bioetanol (E10) ke dalam setiap liter bensin–sebuah langkah yang diharapkan mengurangi ketergantungan impor sekaligus mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih bersih.
“Kalau bensin ini 60% konsumsi bensin kita itu masih impor. Maka ke depan kita akan mendorong untuk ada E10. Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Dengan demikian kita akan campur bensin kita dengan etanol. Tujuannya apa? Agar tidak kita impor banyak dan juga untuk membuat minyak yang bersih, yang ramah lingkungan,” ungkapnya.
Soal pembiayaan, pemerintah menegaskan akan meminimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagian besar pendanaan diharapkan datang dari kolaborasi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta, sehingga tekanan pada APBN dapat dikurangi.
“Jadi yang pertama, kita mengerjakan ini tidak memakai dana APBN, sedikit sekali. Sedikit sekali. Kita akan pakai kolaborasi dengan swasta,” tegasnya.
Beberapa langkah konkret telah direncanakan sebagai bagian dari strategi nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan panel surya dalam skala besar, termasuk rencana 80 gigawatt (GW) yang akan dikerjakan PT PLN (Persero) bersama investor. Selain itu, PT Pertamina (Persero) didorong untuk meningkatkan lifting migas dan berperan dalam pembangunan kilang demi memperkuat ketahanan energi domestik.
Melalui kombinasi kebijakan campuran bahan bakar dan model pembiayaan yang melibatkan BUMN serta swasta, pemerintah berharap percepatan transisi menuju energi yang lebih mandiri dan ramah lingkungan bisa tercapai.
Dalam pertemuan tersebut, Bahlil juga mengecek sejauh mana pemahaman dan kepedulian anak muda terhadap peta jalan energi nasional. Selain berdialog, ia memberikan beasiswa dan rekomendasi kepada mahasiswa yang menunjukkan antusiasme dan dinilai mampu membawa masa depan energi Indonesia menjadi lebih baik.
(Kontributor: Arif)
