Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pergeseran geopolitik global bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk mendorong industrialisasi yang inklusif.
Hal itu ia ungkapkan dalam gelaran Annual International Forum of Economic Development and Public Policy (AIFED) ke-13 yang diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan menjelaskan, pandangan global terhadap kebijakan industri telah berubah.
Industrialisasi bahkan kini menjadi salah satu topik utama dalam berbagai forum internasional seperti APEC dan G20. “Sekarang, praktik global sendiri telah mengadopsi kebijakan industri,” ujarnya pada Senin (2/12).
Meski demikian, Menkeu Sri Mulyani menekankan pentingnya memastikan industrialisasi bisa memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
Untuk itu, sang Bendahara Negara menggarisbawahi pentingnya menggabungkan kebijakan industri dengan strategi demografi yang kuat.
“Kita perlu memastikan bahwa semua orang dapat merasakan manfaat dari industrialisasi.
Hilirisasi tidak hanya terbatas pada mineral strategis, tetapi juga perlu diperluas ke produk pertanian seperti CPO (crude palm oil), kakao, dan kopi,” jelasnya.
Selain itu, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang kuat untuk mendukung industrialisasi dan menarik investasi.
“Kita perlu mendorong pertumbuhan yang didorong oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat,” tambahnya.
Sri Mulyani berharap bahwa industrialisasi di Indonesia tidak hanya didominasi oleh hilirisasi mineral strategis, tetapi juga mencakup 25 komoditas yang disebutkan oleh Presiden Prabowo. “Setiap komoditas tersebut memerlukan kebijakan lengkap, mulai dari hulu hingga hilir,” ungkapnya.
Dengan memanfaatkan peluang yang ada, Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung industrialisasi melalui kebijakan fiskal yang tepat.
(Kontributor : Arif)
